Juknis dan Contoh Penilaian Prestasi Kerja PNS

Penilaian prestasi kerja (PPK) PNS ini sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NOMOR 1 TAHUN 2013. Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi...

By: Unknown On 17.52

Continue Reading

Kemdikbud Luncurkan Web Sahabat Keluarga

Kemdikbud beberapa hari yang lalu meluncurkan sebuah laman web yang dikelola Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan meluncurkan laman tersebut di kantor Kemendikbud Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Ibu, Selasa, 22 Desember 2015.Laman Sahabat Keluarga memiliki fitur ...

By: Unknown On 16.36

Continue Reading

Yang Perlu Diketahui Tentang Tunjangan Fungsional, Profesi, Akademik dan Tunjangan Khusus

Perlu kiranya dijelaskan kembali perihal berbagai macam tunjangan yang disalurkan oleh pihak Ditjen GTK dikdas maupun dikmen kemdikbud yang datanya diambil dari pengiriman dapodik. Aneka tunjangan yang dimaksud di sini ada 4 macam;  Tunjangan profesi ; Tunjangan Akademik, tunjangan Fungsional dan Tunjangan KhususA. Tunjangan profesi guru / Pendidik /...

By: Unknown On 18.50

Continue Reading

Alur Sertifikasi Guru dalam Jabatan

 Buat Anda guru calon peserta sertifikasi mungkin masih bingung atau bertanya-tanya bagaimana urutan proses atau alur dalam sertifikasi guru tahun 2014. bagaimana urutan proses dalam sertifikasi pendidik hingga keluarnya sertifikat pendidik Berikut rinciannyaAlur pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012...

By: Unknown On 18.22

Continue Reading

Pemda dilarang mengangkat pegawai Honorer

Wooow bener gak tuh? Belakangan merebak kabar adanya isu pelarangan pengangkatan pegawai honorer/PTT kepada pemerintah daerah dan provinsi oleh pemerintah pusat. Berdasarkan surat mendagri kepada seluruh pemerintah kab/kota dan provinsi nomor 814.1/169/SJ tertanggal 10 Januari 2013 menyatakan bahwa. Pemerintah daerah dilarang mengangkat tenaga honorer. Yah sebenarnya isi surat mendagri...

By: Unknown On 19.43

Continue Reading